Beberapa Alasan Asosiasi Majikan Taiwan Lakukan Aksi Protes di Kantor KDEI Taipei

Opini - Posted by: Hani Tw | 21 Oct 2020 04:36 WIB | 659
Beberapa Alasan Asosiasi Majikan Taiwan Lakukan Aksi Protes di Kantor KDEI Taipei
Beberapa Alasan Asosiasi Majikan Taiwan Lakukan Aksi Protes di Kantor KDEI Taipei - Photo : TCESIA

Taipei, LiputanBMI - Hari ini (21/10) masyarakat yang prihatin dengan keputusan sepihak pemerintah Indonesia tentang pembebasan biaya (Zero Cost) bagi PMI, mereka memutuskan ikut mendukung asosiasi majikan seluruh Taiwan (TIWER) untuk menyatakan protes di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei pada pukul 2 siang waktu setempat.

Terkait dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh kepala BP2MI pada akhir Juli lalu yang menyatakan kebijakan bahwa mulai awal Januari 2021 biaya perekrutan PMI sector informal (perawat pasien, PRT) yang meliputi tiket pesawat, paspor, medical, biaya penempatan, biaya pelatihan, dll. yang menurut perhitungan agensi Taiwan total keseluruhan berkisar antara NTD 70.000 hingga NTD 100.000 dibebankan ke majikan.

Oleh karena itu, pada 27 Agustus lalu gabungan antara Asosiasi Cedera Tulang Belakang Taiwan dan TIWER mengirimkan surat pernyataan tentang peraturan tersebut dan melakukan aksi protes kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), dengan harapan pemerintah Taiwan tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pasien yang sakit kritis mauoun pasien yang berhak menerima perawatan, serta menambah beban bagi anggota keluarganya. Mereka juga mengharapkan depnaker mampu membantu majikan yang mempekerjakan pekerja migran perawat pasien untuk memperjuangkan haknya.

Selanjutnya, pada 17 September anggota legislatif yang prihatin masalah kesejahteraan sosial, Zheng Zheng-qian, bernegosiasi dengan Kemenaker. Ia menyarankan supaya Kemenaker dapat secepatnya mengambil tindakan pencegahan yang relevan terlebih dahulu. Namun sampai dengan tanggal 18 Oktober, tidak ada tanggapan ataupun jawaban yang diterima dari hasil konsultasi antara Kemenaker dan pemerintah Indonesia.

Namun sebelum mencapai negosiasi dan konsensus dari Kemenaker serta otoritas yang berwenang dari pemerintah Taiwan, pengumuman sepihak dari BP2MI yang bersikeras tetap melakukan penerapan di masa mendatang merupakan perilaku kurang baik yang dapat merusak kepercayaan dan konsensus dalam kerja sama bilateral antara pemerintah Taiwan dan Indonesia.

Hingga bulan Mei 2020, jumlah pekerja perawat pasien rumah tangga di Taiwan sekitar 250.000, dimana hampir 200.000 orang atau 80% diantaranya adalah PMI. Sementara jumlah pekerja migran ilegal berkisar 53.000 orang, jumlah PMI yang ilegal mencapai 23.000 atau 44% dari jumlah keseluruhan.

Dikhawatirkan, setelah penerapan pembebasan biaya atau Zero Cost bagi PMI, PMI yang datang ke Taiwan akan berkurang, namun Taiwan bisa menjadi surga bagi PMI yang masih di sana untuk melarikan diri atau kabur.

Beberapa tahun lalu, tepatnya pada 1 Juli 2015, gaji pekerja perawat pasien dinaikkan dari NTD 15.840 menjadi NTD 17.000. Hal ini juga merupakan penyesuaian sepihak dari pihak pemerintah Indonesia yang bersikap alot, dan kemudian negara-negara pengirim pekerja migran lainnya mengikutinya. Efek dari langkah ini sebenarnya adalah keluarga dari pasien yang membutuhkan perawat jangka panjang (majikan) semakin menyedihkan.

Oleh karena itu, terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh BP2MI kali ini, pengusaha (majikan) di Taiwan yang mempekerjakan PMI tidak lagi mengabaikan atau membiarkannya secara pasif.

Apabila kebijakan ini benar-benar diterapkan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia, maka setelah itu negara-negara pengirim pekerja migran lainnya pasti akan menindaklanjuti dan ikut menerapkannya. Dimana nantinya setiap majikan yang akan merekrut satu pekerja perawat harus mengeluarkan biaya yang menurut harga (perhitungan) dari agensi Taiwan saat ini berkisar NTD 70.000 – NTD 100.000, itu sudah jauh diluar kemampuan majikan yang hidupnya biasa.

Ini sama halnya dengan menjebak sekitar 270.000 majikan yang saat ini sedang mengalami kesulitan yang mengerikan, dan tidak diragukan lagi bahwa nantinya akan mendorong keluarga majikan ke jurang kematian.

Meskipun saat ini banyak pekerja migran perawat pasien datang ke Taiwan, namun Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan Taiwan yang berlaku sekarang tidak memberikan perlindungan apa pun kepada pemberi kerja (majikan), serta tidak ada mekanisme disipliner atau mekanisme eliminasi bagi pekerja migran yang tidak baik, jahat, atau mereka yang kabur.

Oleh karena itu, banyak pekerja migran setelah datang ke Taiwan dengan dalih tidak sanggup merawat pasien yang sakit kritis, mereka sering meminta untuk pindah majikan. Bukan hanya terdengar satu atau dua kali, tetapi dari waktu ke waktu bahkan sudah sangat sering dan menjadi permasalahan yang serius. Dalam setahun banyak sekali pekerja migran yang berganti majikan sebanyak 5 sampai 8 kali.

Dalam kasus (kebijakan BP2MI) ini, seakan-akan pemerintah Indonesia menganjurkan majikan Taiwan membayar PMI (perawat pasien) dan mendatangkannya ke Taiwan untuk kemudian meninggalkannya (menolak bekerja), atau melarikan diri, atau berganti majikan setelah mereka masuk ke Taiwan. Sehingga PMI tidak bisa mencapai tujuan awal mereka datang ke Taiwan untuk bekerja menghasilkan uang guna menghidupi keluarganya, bahkan bisa kehilangan nyawa atau terancam keselamatannya.

Banyak kasus dari PMI yang melakukan pelanggaran kontrak kemudian melarikan diri ke pasar gelap (bekerja secara illegal) dan mereka mengalami kecelakaan atau tersangkut kasus kriminal. Jika hal itu terjadi, selain kurangnya mendapatkan perlindungan hukum, mereka akan menanggung keputusan pidana.

Peraturan BP2MI ini adalah kebijakan yang sangat tidak adil bagi anggota keluarga majikan yang mengajukan perawatan bagi pasien yang benar-benar sakit kritis. Mereka tidak hanya tidak mempunyai tempat untuk meminta bantuan, akan tetapi juga tidak mempunyai tempat untuk mendapatkan kompensasi.
(HNI/IYD, 21/10)

BACA JUGA

52 PJTKI Diberhentikan Kirim PMI ke Luar Negeri Mulai 1 Januari 2021
21 Nov 2020 05:06 WIB | Hani Tw | dibaca 18677 kali
52 PJTKI Diberhentikan Kirim PMI ke Luar Negeri Mulai 1 Januari 2021