Western Union Indonesia WU

Memprihatinkan… Pelanggar Bersepeda Listrik Tidak Pakai Helm 90% Adalah Pekerja Migran

Seputar TKI - Posted by: Hani Tw | 09 Oct 2019 10:19 WIB | 436
Memprihatinkan… Pelanggar Bersepeda Listrik Tidak Pakai Helm 90% Adalah Pekerja Migran
90% Pengendara sepeda listrik yang tidak mengenakan helm adalah pekerja migran - Photo : united daily news

Kaohsiung, LiputanBMI - Seminggu setelah peraturan mengenakan helm bagi pengendara sepeda listrik diberlakukan, hari ini (9/10/2019) di Kota Kaohsiung sudah ada sebanyak 461 kasus akibat melanggar peraturan tersebut, 90% diantaranya adalah pekerja migran.

Polisi setempat sebenarnya telah meningkatkan promosi terkait sistem manajemen lalu lintas yang baru jauh hari sebelumnya, bahwa mulai 1 Oktober bagi pengendara sepeda listrik yang tidak mengenakan helm akan dikenakan denda sebesar NTD 300.

Sebagaimana dilansir United Daily News (9/10/2019) Kepala dinas lalu lintas Cabang Gangshan, Xu Chaozhi(許朝治), menjelaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan upaya untuk mengingatkan para pekerja migran supaya mematuhi peraturan, serta meminta kepada agen bisa ikut menyebar luaskan informasi tersebut untuk mengurangi adanya pelanggaran.

Dinas transportasi menunjukkan bahwa ada tiga zona industri utama dan ratusan pabrik di Gangshan, banyak pekerja migran yang terbiasa menggunakan sepeda listrik dan sepeda listri bantuan, tetapi mereka tidak terbiasa dengan peraturan lalu lintas yang baru, sehingga sering terjadi pelanggaran.

Selain itu, menurut peraturan lalu lintas yang terbaru, pengendara sepeda listrik harus mengenakan helm, jika dilanggar akan didenda NTD 300. Bersepeda listrik dengan kecepatan melebihi batas kecepatan yaitu 25 kilometer, akan didenda NTD 900 – NTD 1800 , serta jika memodifikasi kendaraan listrik tanpa otorisasi, bisa didenda antara NTD 1800 - NTD 5400.
(HNI/IYD, 09/10)

BACA JUGA

Klarifikasi Kementerian Tenaga Kerja Taiwan Terkait Pelegalan Biaya Job
17 Oct 2019 11:50 WIB | Hani Tw | dibaca 2447 kali
Klarifikasi Kementerian Tenaga Kerja Taiwan Terkait Pelegalan Biaya Job