Western Union Indonesia WU

Menhub Diminta Revisi PM 84 Tahun 2013 dan Gelar Bimtek Pengesahan PKL

Opini - Posted by: Syafii | 30 Mar 2019 11:13 WIB | 1393
Menhub Diminta Revisi PM 84 Tahun 2013 dan Gelar Bimtek Pengesahan PKL
Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi - Photo : Tilik ID

Nasional, LiputanBMI - Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP-PPI) meminta kepada Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali mengkaji draft/konsep Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang dinilai memberatkan pihak awak kapal dan/atau pelaut.


Ketentuan PKL diatur dalam Pasal 400 Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) Juncto Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan dan Penjelasannya Juncto Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Perhubungan No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.


Dalam 3 (tiga) regulasi tersebut di atas, baik KUHD, PP, dan Permenhub mengamanatkan kepada pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri (Menteri Perhubungan) untuk mengesahkan PKL. Namun sangat disayangkan fakta di lapangan, praktik pengesahan PKL hanya menjadi formalitas saja.

Maksud dari kata formalitas di atas, misalnya ada PKL yang belum ditanda tangani oleh awak kapal tetapi pejabat pengesah sudah mengesahkan. Ada PKL dengan upah melanggar ketentuan upah minimum setempat, tetapi tetap disahkan. Selain itu, dalam proses pengesahan PKL juga jarang sekali ditanyakan apakah si awak kapal sudah diikutsertakan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau belum. Padahal UU SJSN Jo. UU BPJS menjamin itu.

Yang lebih miris, ketika terjadi perselisihan awak kapal dengan pengusaha, misalkan dalam konteks perselisihan hak seperti gaji di bawah upah minumum, pihak pejabat yang mengesahkan PKL selalu berdalih jika pihaknya hanya selaku pihak yang mengetahui saja. "Kalau pelautnya sudah sepakat diupah murah, masa kita mau batalkan (tidak sahkan) PKL?," kutip kebanyakan steatmen pejabat.

Padahal secara gamblang soal upah pelaut telah dijabarkan melalui PP No. 7/2000, khususnya Pasal 21 Ayat (1), yang menyatakan bahwa "Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku". Artinya, upah bagi awak kapal dengan jabatan terendah tidak boleh dibawah ketentuan upah minimum dan jika itu terjadi maka pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana perburuhan.

Dengan kondisi seperti itu dan ditambah dengan pemerintah dan asosiasi pengusaha yang kerap menggaungkan di publik bahwa Indonesia selalu kekurangan pelaut, praktik upah murah pelaut dipastikan akan terus berlangsung. Maka, oleh sebab itu PPI meminta kepada Menteri Perhubungan Cq. Dirjen Hubla dapat memberikan pelatihan dan pemahaman dalam forum seminar atau diskusi internal dan eksternal tentang pejabat-pejabat yang diberi kewenangan untuk mengesahkan PKL agar lebih memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya, yang bukan sekedar berkata: kami hanya mengetahui saja!

Selain hal-hal di atas, PPI juga meminta kepada Kemenhub agar merevisi Permenhub No. 84/2013, terkait pasal-pasal yang dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang. Misal, definisi serikat pekerja dalam Permenhub tersebut yang dinilai bertentangan dengan UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh terkait konteks afiliasi.

Sejalan dengan tuntutan di atas, PPI juga berharap dalam revisi Permenhub No. 84/2013 akan ada tambahan sebagai lampiran berupa draft/konsep PKL yang adil (seimbang bagi para pihak yang akan mengadakan perikatan hubungan kerja), yang diharapkan draft/konsep tersebut dapat dijadikan acuan bagi pihak pengusaha untuk membuat PKL.

Jakarta, 30 Maret 2019
Penulis: Imam Syafi'i Ketua Adkumham DPP PPI
(IS/IS, 30/03)

BACA JUGA

Anggota Di PHK, PPI Sumut Minta Syahbandar Belawan Bertindak
22 Jun 2019 05:47 WIB | Syafii | dibaca 1188 kali
Anggota Di PHK, PPI Sumut Minta Syahbandar Belawan Bertindak
Pelaut Keluhkan Soal Pelayanan Buku Pelaut di KSOP Sekupang
21 Jun 2019 07:02 WIB | Syafii | dibaca 1095 kali
Pelaut Keluhkan Soal Pelayanan Buku Pelaut di KSOP Sekupang
Hadir Di Acara Halal Bihalal Menaker, PPI Usul Pelaut Diperhatikan
14 Jun 2019 04:11 WIB | Syafii | dibaca 835 kali
Hadir Di Acara Halal Bihalal Menaker, PPI Usul Pelaut Diperhatikan