Western Union Indonesia WU

SBMI: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Sinergi Tangani Kasus PMI

Seputar TKI - Posted by: Juwarih | 12 Sep 2018 11:45 WIB | 1268
SBMI: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Sinergi Tangani Kasus PMI
Hariyanto saat jadi Narasumber Dialog Publik dan Soft Launching "Menelaah Tata Kelola Migrasi Ketenagakerjaan dan Problematika Buruh Migran Indonesia" yang diadakan oleh Jaringan Buruh Migran di Hotel Akmani, Jakarta pada Rabu (5/9/2018). - Photo : Jaringan Buruh Migran

Jakarta, LiputanBMI - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendorong mekanisme penanganan kasus pekerja migran Indonesia harus berbasis hulu hilir, artinya dibutukan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal menangani permasalahan warganya yang bekerja di luar negeri.

Hal itu dikatakan Ketua Umum SBMI, Hariyanto, kepada LiputanBMI saat ditemui di kantornya di Jl. Pengadegan Utara I, No.1B, RT 08/06 Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu 12 September 2018 di Jakarta.

"Kami mendorong metode penanganan kasus PMI harus berbasis hulu hilir sebagai mana dimandatkan UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindunga Pekerja Migran Indonesia," ujarnya.

Hariyanto mengatakan, selam ini metode penanganan kasus PMI yang dilakukan pemerintah hanya bersepektif hilir saja, dalam arti ketika PMI yang bermasalah berhasil dipulangkan oleh pemerintah pusat kasusnya dianggap sudah selesai, padahal menurutnya masih dibutuhkan proses penegakan hukum di tingkat daerah untuk memberi sanksi kepada pihak perekrut yang melanggar aturan.

Metode penanganan kasus seperti itu dinilainya tidak membuat efek jerah bagi para perekrut nakal, sehingga yang terjadi terus menerus perekrutan penempatan PMI unprosedural ke sejumlah negara di Timur Tengah maupun ke negara lainnya.

"Data kami menyebutkan, terjadinya permasalahan PMI di luar negeri 80% akar permasalahannya disebabkan dari hulu, contohnya pemalsuan dokumen, perekrut unprosedural, hingga jeratan hutang, ini artinya dapat saya simpulkan bahwa tata kelola migrasi saat ini masih belum baik," kata ketua umum SBMI.

Hariyanto berharap dengan disahkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang PPMI mekanisme penanganan kasus PMI saling bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah, agar persoalan PMI dapat diminimalisir.

"Kami berharap dengan terbitnya UU No. 18 tahun 2017 tentang PPMI mekanisme penangan kasus saling bersinergi," harapnya.

Selain mekanisme penangan kasus, Hariyanto menyampaikan, dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah diberi peranan yang maksimal dalam mengurus warganya yang hendak bekerja keluar negeri.

Lanjutnya, dengan telah dibentuknya kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) harus di sambut dengan baik oleh pemerintah daerah, karena dengan dibangunnya LTSA/LTSP ini bertujuan untuk memangkas pungli dan berliku-likunya proses pengurusan dokumen calon PMI.

"Walaupun selama ini LTSA/LTSP masih bersifat pelayanan administratif, ke depannya semoga bisa membuka pelayanan sengketa penanganan kasus PMI," pungkasnya.

(JWR/IYD, 12/09)

BACA JUGA

KJRI Jeddah berhasil Perjuangkan Hak Diyat PMI Korban Pembunuhan di Abha
15 Feb 2019 11:39 WIB | Juwarih | dibaca 127 kali
KJRI Jeddah berhasil Perjuangkan Hak Diyat PMI Korban Pembunuhan di Abha
Jelang Kongres ke VI, DPW SBMI Lampung Gelar Muswil
11 Feb 2019 09:35 WIB | Juwarih | dibaca 153 kali
Jelang Kongres ke VI, DPW SBMI Lampung Gelar Muswil
ABK di Taiwan Deklarasi Dukung Jokowi 2 Periode
07 Feb 2019 07:37 WIB | Juwarih | dibaca 652 kali
ABK di Taiwan Deklarasi Dukung Jokowi 2 Periode
BAZNAS Bantu Biaya Kepulangan 22 Calon PMI Taiwan Korban Penipuan
07 Feb 2019 01:22 WIB | Juwarih | dibaca 137 kali
BAZNAS Bantu Biaya Kepulangan 22 Calon PMI Taiwan Korban Penipuan