Western Union Indonesia WU

Pilkada Serentak dan Hilangnya Suara Pekerja Migran

Opini - Posted by: Figo Kurniawan | 28 Jun 2018 08:56 WIB | 1181
Pilkada Serentak dan Hilangnya Suara Pekerja Migran
ilustrasi - Photo : google

Kuala Lumpur, LiputanBMI - Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah daerah mempunyai peran yang cukup vital dalam menjalankan tugas perlindungan sejak dini terhadap warganya yang bekerja di luar negeri.

Hal ini mengingat selama ini berbagai persoalan yang menimpa pekerja migran di negara tujuan pada umumnya merupakan hilirisasi dari persoalan di dalam negeri.

Oleh karena itu, daerah-daerah yang menjadi kantong pekerja migran membutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen dan perhatian serius untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dan keluarganya secara maksimal.

Dengan demikian, Pilkada Serentak 27 Juni 2018 kemarin sebenarnya mempunyai arti penting bagi pekerja migran dan keluarganya tentang harapan mempunyai gubenur, bupati atau walikota yang peduli terhadap warganya yang terpaksa mengais rezeki di negeri orang.

Akan tetapi sayangnya, pekerja migran yang berada di luar negeri tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pilkada hanya karena alasan teknis. Ribuan, bahkan ratusan ribu pekerja migran menjadi golput (atau lebih tepatnya dijadikan golput) dalam pemilihan umum kepala daerah karena penyelenggara pemilu belum bisa menemukan cara penyaluran hak politik bagi warga negara yang berada di luar negara.

Sebagai pejuang keluarga yang sering disanjung pemerintah dengan sebutan pahlawan devisa, PMI juga merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara di dalam negeri.

Apalagi, setiap tahun BNP2TKI begitu rajin menghitung aliran remitansi yang terbukti mampu menggerakkan ekonomi daerah dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat terutama di daerah-daerah basis pekerja migran.

Hilangnya suara (hak pilih) pekerja migran dalam pemilukada tentu merupakan sebuah kerugian karena, sekali lagi, dalam undang-undang pelindungan pekerja migran yang baru disahkan tahun lalu, pemerintah (sepertinya) akan mulai serius menjalankan fungsi perlindungan dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah.

KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya bisa memanfaatkan teknologi informasi yang sudah sedemikian canggih untuk memaksimalkan partisipasi warga negara dalam menyalurkan hak politiknya.

Mengutip pendapat Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo, dengan suasana yang berbeda, keberjarakan dan bahkan keleluasaan yang terbatas yang dialami warga negara Indonesia di luar negeri, seharusnya penyelenggara pemilu mulai memikirkan inovasi menggunakan teknologi informasi untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin pemilih warga negara Indonesia di luar negeri.

(FK/FK, 28/06)

BACA JUGA

Kabut Asap Makin Parah, Malaysia Liburkan 1.484 Sekolah di Tujuh Negeri
18 Sep 2019 08:27 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 932 kali
Kabut Asap Makin Parah, Malaysia Liburkan 1.484 Sekolah di Tujuh Negeri
KBRI Kuala Lumpur Dapat Penghargaan, tapi Pelayanannya Masih Banyak Dikeluhkan
13 Sep 2019 08:20 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 842 kali
KBRI Kuala Lumpur Dapat Penghargaan, tapi Pelayanannya Masih Banyak Dikeluhkan
Pemprov Sumatera Utara Tanggung Biaya RS dan Pulangkan PMI Sakit di Malaysia
28 Aug 2019 08:18 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 718 kali
Pemprov Sumatera Utara Tanggung Biaya RS dan Pulangkan PMI Sakit di Malaysia
Tertimpa Dinding Cor, Dua WNI Pekerja Bangunan di Malaysia Meninggal Dunia
20 Aug 2019 11:12 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 9071 kali
Tertimpa Dinding Cor, Dua WNI Pekerja Bangunan di Malaysia Meninggal Dunia
74 Tahun Merdeka, Sudah Merdekakah Pekerja Migran Indonesia?
17 Aug 2019 08:14 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 738 kali
74 Tahun Merdeka, Sudah Merdekakah Pekerja Migran Indonesia?