Western Union Indonesia WU

KBRI Kuala Lumpur Keluarkan Edaran Larangan WNI Berpolitik Praktis di Malaysia

Ekosospol - Posted by: Figo Kurniawan | 10 Jun 2018 04:45 WIB | 1338
KBRI Kuala Lumpur Keluarkan Edaran Larangan WNI Berpolitik Praktis di Malaysia
Edaran KBRI Kuala Lumpur - Photo : KBRI KL

Kuala Lumpur, LiputanBMI - KBRI Kuala Lumpur mengimbau seluruh WNI yang berada di Malaysia untuk tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam bentuk apa pun terkait pemilu Indonesia 2019, termasuk mengeluarkan ujaran kebencian, berita hoax yang berbau politik di media massa maupun media sosial dan penggunaan atribut politik (kaos, spanduk, bendera, dll).

Dalam surat edaran resmi yang dikeluarkan KBRI Kuala Lumpur, Minggu (10/6/2018) disebutkan, seluruh WNI di Malaysia dimohon mematuhi larangan tersebut untuk menghindari denda dan/atau sanksi oleh Pemerintah Malaysia.

Hal ini merujuk pada ketentuan perundang-undangan di Malaysia, yaitu Akta Perhimpunan AMAN 2012 (AKTA 736) yang mengatur tentang larangan melakukan kegiatan politik bagi WNA di Malaysia.

Seksyen 4 Akta tersebut menyebutkan, seseorang dianggap melakukan kesalahan jika:

a.Sebagai bukan warga negara, dia menganjurkan atau menyertai perhimpunan (perkumpulan)

b.Dia menganjurkan atau menyertai suatu perhimpunan yang diadakan di mana-mana tempat larangan dan dalam jarak 50 meter dari had (batas) tempat larangan, atau

c. Dia menganjurkan atau menyertai suatu protes jalanan.

Bagi pelanggar ketentuan Seksyen 4 tersebut dapat dijatuhi hukuman denda maksimal RM 10.000 (sekitar Rp 30 juta).

Selain itu, surat edaran yang dikeluarkan KBRI Kuala Lumpur juga merujuk pada persyaratan dan larangan bagi WNA pemegang Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) atau permit masuk/permit kerja di Malaysia.

Sebagaimana tertuang dalam instruksi Ketua Pengarah Imigresen (Dirjen Imigrasi) Malaysia, WNA di Malaysia (termasuk WNI) dilarang menganggotai (menjadi anggota), menyertai, dan melibatkan diri dengan cara apa sekalipun dalam pertubuhan politik.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut akan mendapat sanksi pembatalan PLKS (permit kerja).



(FK/FK, 10/06)

BACA JUGA

Kecelakaan Saat Bertugas Jadi Panwaslu di Kuala Lumpur, PMI Asal Pati Patah Kaki
23 Apr 2019 11:23 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 545 kali
Kecelakaan Saat Bertugas Jadi Panwaslu di Kuala Lumpur, PMI Asal Pati Patah Kaki
Pemilu 2019,  Partisipasi Pemilih di Kuala Lumpur Tak Sampai 25%
23 Apr 2019 08:33 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 1064 kali
Pemilu 2019, Partisipasi Pemilih di Kuala Lumpur Tak Sampai 25%
Pemilu 2019, Jokowi-Amin Raih 74,8% Suara di Penang Malaysia
22 Apr 2019 09:47 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 1192 kali
Pemilu 2019, Jokowi-Amin Raih 74,8% Suara di Penang Malaysia
Pemerintah RI Berharap Investigasi  Bebasnya Majikan Adelina Segera Dapatkan  Hasil
22 Apr 2019 09:36 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 687 kali
Pemerintah RI Berharap Investigasi Bebasnya Majikan Adelina Segera Dapatkan Hasil
PMI, Kartini Masa Kini yang (Masih) Sering Terzalimi
21 Apr 2019 07:51 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 235 kali
PMI, Kartini Masa Kini yang (Masih) Sering Terzalimi