Mudik Bareng BRI

Puluhan Pelaut Tidak Menerima THR, PPI Laporkan Pengusaha ke Kemnaker

Seputar TKI - Posted by: Syafii | 08 Jun 2018 09:47 WIB | 2770
Puluhan Pelaut Tidak Menerima THR, PPI Laporkan Pengusaha ke Kemnaker
Ilustrasi THR - Photo : Google

Jakarta, LiputanBMI - Puluhan pekerja laut atau pelaut yang dipekerjakan oleh PT Trans Power Marine yang berkantor pusat di daerah Jakarta Selatan mengadukan persoalan mengenai hak Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang sampai saat ini belum mereka dapatkan.


Hal di atas disampaikan oleh Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) saat ditemui LiputanBMI di kantor pusatnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.


Wakil Ketua Dalam Negeri PPI, Azhari Anwar menyebut, memang ada sekitar 40 pelaut anggota PPI yang diketahui bekerja pada perusahaan tersebut.


"Ya awalnya kami tanya ke mereka soal hak THR, ternyata para pelaut enggak dapatkan hak itu," ujar Azhari, Jumat (08/6/18).


Menurut Azhari, THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja.


Selain itu, lanjut Azhari, ketentuan tentang hak THR juga telah dipertegas dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2018 tentang pembayaran THR tahun 2018, yang mewajibkan pengusaha memberikan THR kepada pekerja paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.


Besaran rincian THR, Azhari mengungkapkan berdasarkan SE Menaker bahwa besaran THR bagi pekerja yang sudah bekerja melebihi 12 bulan maka berhak atas THR sebesar satu bulan gaji. Sedangkan bagi pekerja yang masa kerjanya sudah melewati satu bulan tetapi belum satu tahun, maka besaran THR dihitung proporsional berdasarkan masa kerja si pekerja dengan perhitungan masa kerja x upah sebulan dibagi 12 bulan.


PPI menyatakan, persoalan THR memang persoalan yang jarang didengar di kalangan pelaut, karena hampir mayoritas pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal dalam negeri, selama ini tidak menikmati hak tersebut dikarenakan kekurangpahaman para pelaut terhadap regulasi ketenagakerjaan.


Padahal, definisi pelaut atau awak kapal jelas merupakan orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (40) UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Kemudian, pasal 337 UU Pelayaran secara explisit pun menyatakan bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Maka, PPI dalam kasus tersebut meminta kepada pemerintah khususnya kementerian di bidang ketenagakerjaan untuk lebih maksimal dalam melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.


(IS/IS, 08/06)

BNI Saudi Arabia

BACA JUGA

PPI Sulsel Minta Kepolisian Usut Tuntas Kecelakaan Kapal Lestari Maju
04 Jul 2018 01:09 WIB | Syafii | dibaca 773 kali
PPI Sulsel Minta Kepolisian Usut Tuntas Kecelakaan Kapal Lestari Maju
Hari Pelaut Sedunia, PPI Sebut Kondisi Pelaut Indonesia Miris!
26 Jun 2018 10:57 WIB | Syafii | dibaca 1171 kali
Hari Pelaut Sedunia, PPI Sebut Kondisi Pelaut Indonesia Miris!
Dokumen Hilang Dan Dipalsukan Broker, PPI Minta KBRI Kuala Lumpur Panggil PT TAG MARINE
14 May 2018 04:36 WIB | Syafii | dibaca 1062 kali
Dokumen Hilang Dan Dipalsukan Broker, PPI Minta KBRI Kuala Lumpur Panggil PT TAG MARINE
Hadir di KJRI Jeddah, Wali Kota Surabaya Berbagi Kisah Upayanya Mensejahterakan Warganya
13 May 2018 11:44 WIB | Syafii | dibaca 518 kali
Hadir di KJRI Jeddah, Wali Kota Surabaya Berbagi Kisah Upayanya Mensejahterakan Warganya
Program Poros Maritim Dunia Jangan Lupakan Kesejahteraan Pelaut Indonesia
11 May 2018 07:49 WIB | Syafii | dibaca 905 kali
Program Poros Maritim Dunia Jangan Lupakan Kesejahteraan Pelaut Indonesia