Mudik Bareng BRI

Pencatatan Serikat Pekerja Dipersulit, Ditjend PHI JSK Diminta Tegur Disnaker Kota Serang

Opini - Posted by: Syafii | 09 Mar 2018 12:41 WIB | 724
Pencatatan Serikat Pekerja Dipersulit, Ditjend PHI JSK Diminta Tegur Disnaker Kota Serang
Pengurus PPI Banten di Disnaker Kota Serang - Photo : LBMIJKT

Serang, LiputanBMI - Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis dari serikat pekerja yang sudah terbentuk selambat-lambatnya 21 hari kerja sejak surat diterima.


Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Banten, Dedi Junaedi saat dimintai keterangan melalui selulernya, Kamis (08/03/18).


"Soal tata cara pencatatan serikat pekerja kan sudah diatur melalui Kepmenaker No. 16 Tahun 2001. Kami sudah ikuti aturan itu, tetapi kok Disnaker Kota Serang seakan mempersulitnya?" ujar Dedi.


Menurut Dedi, pengurus DPD PPI Provinsi Banten sudah memberitahukan secara tertulis mengenai keberadaan serikatnya ke Disnaker Kota Serang pada tanggal 29 Agustus 2017. Tetapi hingga detik ini Tanda Bukti Pencatatan (TBP) belum juga diterbitkan oleh Disnaker.


"Alasan Disnaker Kota Serang tidak keluarkan TBP untuk DPD PPI Banten karena menurut hemat Disnaker yang mempunyai kewenangan menerbitkan TBP adalah Disnaker Provinsi Banten mengingat DPD PPI Banten membawahi tingkat provinsi, bukan kabupaten/kota," ungkap Dedi.


Atas dasar itu, masih kata Dedi, pengurus DPD PPI Banten sempat mendatangi Disnaker Provinsi Banten guna menanyakan dan memperjelas persoalan kewenangan penerbitan TBP.


"Saat kami audiensi dengan disnaker provinsi, pihaknya menyatakan yang mempunyai kewengan menerbitkan TBP adalah disnaker kabupaten/kota sesuai domisili sekretariat, bukan disnaker provinsi. di provinsi hanya mengetahui," tegasnya.


Ketidakjelasan dan kesan saling lempar tersebut membuat DPD PPI Banten meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPI untuk mendatangi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan agar mendapatkan kejelasan tentang TBP DPD PPI Banten.


"Kami juga minta Ditjend PHI JSK tentang kejelasan tata cara pencatatan serikat pekerja khususnya di Banten agar kami dapat beraktifitas sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh. Ya kalau bisa Disnaker Kota Serang ditegur," pungkasnya.

(IS/IS, 09/03)

BNI Saudi Arabia

BACA JUGA

Puluhan Pelaut Tidak Menerima THR, PPI Laporkan Pengusaha ke Kemnaker
08 Jun 2018 09:47 WIB | Syafii | dibaca 2236 kali
Puluhan Pelaut Tidak Menerima THR, PPI Laporkan Pengusaha ke Kemnaker
Dokumen Hilang Dan Dipalsukan Broker, PPI Minta KBRI Kuala Lumpur Panggil PT TAG MARINE
14 May 2018 04:36 WIB | Syafii | dibaca 971 kali
Dokumen Hilang Dan Dipalsukan Broker, PPI Minta KBRI Kuala Lumpur Panggil PT TAG MARINE
Hadir di KJRI Jeddah, Wali Kota Surabaya Berbagi Kisah Upayanya Mensejahterakan Warganya
13 May 2018 11:44 WIB | Syafii | dibaca 482 kali
Hadir di KJRI Jeddah, Wali Kota Surabaya Berbagi Kisah Upayanya Mensejahterakan Warganya
Program Poros Maritim Dunia Jangan Lupakan Kesejahteraan Pelaut Indonesia
11 May 2018 07:49 WIB | Syafii | dibaca 691 kali
Program Poros Maritim Dunia Jangan Lupakan Kesejahteraan Pelaut Indonesia
Anjuran Disnaker Diabaikan, Pelaut Ini Akan Gugat PT SPM ke PHI
10 Apr 2018 11:31 WIB | Syafii | dibaca 1398 kali
Anjuran Disnaker Diabaikan, Pelaut Ini Akan Gugat PT SPM ke PHI