Mudik Bareng BRI

Pemerintah Malaysia Peringatkan Pengusaha agar Patuhi UU untuk Bayarkan Levy Pekerjanya

Ekosospol - Posted by: Figo Kurniawan | 27 Feb 2018 10:29 WIB | 1818
Pemerintah Malaysia Peringatkan Pengusaha agar Patuhi UU untuk Bayarkan Levy Pekerjanya
ilustrasi pekerja kontruksi - Photo : pixabay.com

Kuala Lumpur, LiputanBMI - Pemerintah Malaysia memperingatkan pengusaha yang mempekerjakan pekerja asing agar mematuhi undang-undang untuk membayarkan levy (biaya permit) pekerjanya.

Wakil Menteri Sumber Daya Manusia, Datuk Ismail Abd Muttalib mengatakan bagi pengusaha yang melanggar akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kementerian tersebut sebelumnya telah menjelaskan bahwa pengusaha secara hukum terikat untuk berkomitmen pada dokumen 'Employer Undertaking' yang mereka tandatangani sebelum mereka diizinkan untuk mempekerjakan pekerja asing.

Selain kewajiban membayarkan levy bagi pekerjanya, pengusaha juga harus mematuhi kondisi lain saat mempekerjakan pekerja asing.

Sistem baru tentang pembayaran levy yang diberlakukan mulai 1 Januari 2018 ini bertujuan untuk memperbaiki manajemen tentang pekerja asing, termasuk membatasi pekerjaan mereka hanya sampai 15 persen dari total angkatan kerja di Malaysia pada tahun 2020.

"Kami ingin pekerja asing melapor ke kementerian jika majikan mereka menyuruh membayar levy sendiri. Kami akan mengejar mereka (majikan), jika memang demikian," kata Datuk Ismail Abd Muttalib seperti dilansir New Straits Times, Selasa (27/2/2018).

Namun, pengusaha/majikan masih diperbolehkan melakukan potongan tertentu (membebankan biaya kepada pekerja), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia. Akan tetapi, potongan kepada pekerja hanya diperbolehkan dalam hal perumahan, asuransi kesehatan dan pemeriksaan medis, serta apa-apa yang mendapat persetujuan kementerian.

Sementara Kepala Imigrasi Malaysia, Datuk Seri Mustafar Ali mengatakan bahwa semangat dibalik sistem baru pembayaran levy ini juga untuk memantau jumlah pekerja asing di berbagai sektor.

Menurut Mustafar, majikan-majikan telah menyebabkan sejumlah masalah sehubungan dengan perekrutan pekerja asing. Banyak yang secara hukum salah dalam menempatkan pekerja mereka dengan membiarkan bekerja di sektor yang tidak seharusnya.

Majikan, katanya, melakukan ini untuk menghindari pembayaran levy yang lebih tinggi. Berdasarkan sistem yang ada, majikan di sektor manufaktur, konstruksi dan jasa, yang masuk kategori satu, harus membayar RM1.850 untuk setiap pekerja asing yang mereka pekerjakan. Di sektor perkebunan dan pertanian, yang dikenal sebagai kategori dua, hanya RM640 per pekerja.

Mustafar mengatakan bahwa Imigrasi Malaysia telah mengekang ribuan pengusaha yang bersalah atas hal ini. Bagi pekerja, mereka dapat dideportasi dan dicegah (blacklist) untuk memasuki Malaysia sampai lima tahun jika mereka melarikan diri dari pekerjaan legal mereka.

Departemen Imigrasi, lanjutnya, terus memantau majikan dan pekerja asing mereka untuk jenis pelanggaran ini yang menurutnya menyebabkan ketidakseimbangan serius di sektor-sektor yang bergantung pada tenaga kerja asing.

Majikan yang mempekerjakan pekerjanya selain di tempat yang seharusnya, kata Musyafar, dapat dianggap terlibat dalam ‘perdagangan manusia’.

Dia menjelaskan, hanya dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri seorang pekerja asing bisa dipindahkan ke sektor lain.


(FK/IYD, 27/02)

BNI Saudi Arabia

BACA JUGA

KBRI Kuala Lumpur Berhasil Selamatkan PRT yang Dianiaya Majikan
15 Sep 2018 09:19 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 657 kali
KBRI Kuala Lumpur Berhasil Selamatkan PRT yang Dianiaya Majikan
Tahun Depan, Gaji Minimum Pekerja di Malaysia Naik Menjadi RM 1,050
06 Sep 2018 09:05 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 2798 kali
Tahun Depan, Gaji Minimum Pekerja di Malaysia Naik Menjadi RM 1,050
Imigrasi Malaysia Tegaskan Program Pulang Sukarela Tidak Diperpanjang
31 Aug 2018 08:44 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 2206 kali
Imigrasi Malaysia Tegaskan Program Pulang Sukarela Tidak Diperpanjang
Program Pulang Sukarela Berakhir, Imigrasi Malaysia Kembali Gelar Operasi Besar-besaran
31 Aug 2018 07:35 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 5549 kali
Program Pulang Sukarela Berakhir, Imigrasi Malaysia Kembali Gelar Operasi Besar-besaran
1 Januari – 29 Agustus 2018, Imigrasi Malaysia Tangkap Hampir 10 Ribu Pekerja Tak Berdokumen  Asal Indonesia
31 Aug 2018 05:42 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 3009 kali
1 Januari – 29 Agustus 2018, Imigrasi Malaysia Tangkap Hampir 10 Ribu Pekerja Tak Berdokumen Asal Indonesia