Mudik Bareng BRI

Audiensi Dengan Kadisnaker Jakut, PPI Sebut Hak Normatif Pelaut Kerap Dilanggar

Opini - Posted by: Syafii | 26 Feb 2018 04:51 WIB | 1167
Audiensi Dengan Kadisnaker Jakut, PPI Sebut Hak Normatif Pelaut Kerap Dilanggar
Pengurus PPI bersama Kadisnaker Jakut - Photo : LBMIJKT

Nasional, LiputanBMI - Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Namun, fakta di lapangan berbeda.

Hal tersebut disampaikan oleh Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) saat audiensi dengan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, Senin (26/02/18) di ruang rapat Sudinnakertrans Jakut.

Menurut PPI, selama ini perjanjian kerja laut (PKL) hanya diperiksa dan disahkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Kesyahbandaran, tanpa melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Disnaker, yang berimbas banyaknya hak-hak normatif ketenagakerjaan pelaut yang dikebiri oleh pengusaha di bidang pelayaran.

“Kedatangan kami ke Disnaker Jakut disambut baik oleh Kadisnaker dan jajarannya. Selain membahas persoalan regulasi ketenagakerjaan pelaut, kami juga sekaligus melakukan pencatatan perselisihan setelah upaya bipartit gagal menemukan titik penyelesaian,” ujar Ketua Dalam Negeri PPI, Nur Rohman di depan kantor Disnaker seusai acara.

Dikatakan Rohman, adapun kasus yang dicatatkan tersebut merupakan kasus pelaut yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan masih ada hak yang belum dibayar oleh pihak perusahaan.

“Si pelaut tanda tangan kontrak kerja delapan bulan sebagai mualim 3, namun baru kerja tiga bulan tiba-tiba dipulangkan dengan alasan tidak bisa kerja. Ironisnya, biaya tiket kepulangannya pun ditanggung sendiri dengan dipotong dari gajinya,” tambahnya.

PPI berpandangan bahwa sesuai dengan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

“Berkas kasus pencatatan sudah diterima oleh petugas Disnaker dengan memberikan bukti tanda terima pencatatan. Selanjutnya, kami tinggal tunggu panggilan sidang mediasi,” pungkas Rohman.



(IS/IS, 26/02)

BNI Saudi Arabia

BACA JUGA

Puluhan Pelaut Tidak Menerima THR, PPI Laporkan Pengusaha ke Kemnaker
08 Jun 2018 09:47 WIB | Syafii | dibaca 2236 kali
Puluhan Pelaut Tidak Menerima THR, PPI Laporkan Pengusaha ke Kemnaker
Dokumen Hilang Dan Dipalsukan Broker, PPI Minta KBRI Kuala Lumpur Panggil PT TAG MARINE
14 May 2018 04:36 WIB | Syafii | dibaca 971 kali
Dokumen Hilang Dan Dipalsukan Broker, PPI Minta KBRI Kuala Lumpur Panggil PT TAG MARINE
Hadir di KJRI Jeddah, Wali Kota Surabaya Berbagi Kisah Upayanya Mensejahterakan Warganya
13 May 2018 11:44 WIB | Syafii | dibaca 482 kali
Hadir di KJRI Jeddah, Wali Kota Surabaya Berbagi Kisah Upayanya Mensejahterakan Warganya
Program Poros Maritim Dunia Jangan Lupakan Kesejahteraan Pelaut Indonesia
11 May 2018 07:49 WIB | Syafii | dibaca 691 kali
Program Poros Maritim Dunia Jangan Lupakan Kesejahteraan Pelaut Indonesia
Anjuran Disnaker Diabaikan, Pelaut Ini Akan Gugat PT SPM ke PHI
10 Apr 2018 11:31 WIB | Syafii | dibaca 1398 kali
Anjuran Disnaker Diabaikan, Pelaut Ini Akan Gugat PT SPM ke PHI